Tuntutan Mengembalikan Mata Pelajaran Sejarah sebagai Mata Pelajaran Wajib pada Seluruh Jenjang Pendidikan

-


IKATAN ALUMNI PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

sejarah.ikaupi.org
ika.sejarahupi@gmail.com
+6281320646821
Jalan Setiabudi No. 229
Bandung 40154

 

Nomor : 023/A/IKA UPI/Sejarah/2020
Hal       : Tuntutan Mengembalikan Mata Pelajaran                Sejarah sebagai Mata Pelajaran Wajib pada Seluruh Jenjang Pendidikan

Bandung, 19 September 2020

Kepada:
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
d.a. Tata Usaha Pimpinan
Gedung A Lantai 2 Kemendikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Jas Merah!

Kami sampaikan dengan hormat bahwa Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) bekerjasama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) telah melaksanakan webinar dengan tema “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020” pada Kamis, 17 September 2020, melalui platform Zoom.

 

Webinar  menghadirkan  narasumber Guru  Besar Pendidikan  Sejarah UPI/Ketua  Tim  Pengembang Kurikulum 2013  Prof. Dr.  Said Hamid Hasan, MA; Sekretaris Umum  Masyarakat  Sejarawan Indonesia/Direktur  Pengembangan  dan Pemanfaatan  Kebudayaan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan (Kemdikbud) Dr. Restu Gunawan, M.Hum.; Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Maman Fathurrohman, Ph.D.; Pendiri dan Pembina  P3SI/Dekan Fakultas  Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial  UPI  Dr. Agus Mulyana, M.Hum.; Presiden AGSI Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma.

 

Webinar diikuti lebih dari 5.000 peserta melalui platform Zoom dan live  streaming  kanal Youtube Ikatan  Alumni UPI  (youtube.com/ikatanalumniupi). Jumlah  ini  hampir  dua kali lipat  dari jumlah pendaftar sebanyak 2.763 orang. Terdiri atas 1.441 guru Sejarah, 394 guru IPS, 451 mahasiswa, 179 dosen, 28 peneliti sejarah, dan 270 peserta umum. Tercatat lebih dari 1.000 sekolah  asal institusi pendaftar dan 150 lainnya berupa perguruan tinggi dan lembaga lintas kementerian.

 

Webinar menghasilkan sejumlah simpulan, antara lain:

 

1.  Mendukung  penyederhanaan kurikulum  sebagai  bagian dari  respons terhadap  dinamika  sosial, kebangsaan,  maupun  perkembangan  teknologi  dan  tantangan  global yang dihadapi. Namun demikian, penyederhanaan kurikulum hendaknya tetap mengacu kepada kepentingan nasional dan pembentukan karakter bangsa.

 

2.   Asumsi  bahwa  beban  kurikulum  nasional  terlalu  berat yang  menjadi  dasar  penyederhanaan kurikulum adalah  sebuah kekeliruan.  Perbandingan  jumlah  mata  pelajaran  antara kurikulum nasional  dengan kurikulum di sejumlah  negara  seperti Singapura,  Malaysia,  Korea  Selatan, Inggris, Jerman, dan  Finlandia  menunjukkan  bahwa  jumlah  mata  pelajaran  di Indonesia  pada seluruh jenjang pendidikan tidak lebih banyak dari jumlah mata pelajaran di negara yang dijadikan perbandingan. Bahkan, jumlah mata pejajaran di Indonesia pada jenjang SD dan SMP tercatat paling sedikit. Sementara untuk jenjang SMA memiliki jumlah yang sama dengan negara lain, hanya lebih sedikit dari Malaysia dan Inggris.

 

3.  Mata pelajaran sejarah penting untuk  diajarkan  pada seluruh jenjang  pendidikan.  Arti  penting Sejarah   Indonesia   terletak   pada  fungsi   yang  melekat   pada   sejarah   itu   sendiri.   Yakni, mengembangkan   jati   diri  bangsa,   mengembangkan   collective   memory    sebagai   bangsa, mengembangkan   keteladanan   dan   karakter   dari  para   tokoh, mengembangkan inspirasi, mengembangkan    kreativitas,    mengembangkan   kepedulian    sosial    bangsa,    membangun nasionalisme yang produktif.

 

4.  Reduksi mata pelajaran sejarah dengan hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada kelas X dan mata pelajaran pilihan kelas XI dan XII SMA serta penghapusan mata pelajaran sejarah pada  jenjang SMK dalam draft penyederhanaan kurikulum merupakan kekeliruan cara pandang  terhadap  tujuan  pendidikan.  Penghilangan  mata  pelajaran  sejarah  dengan  hanya menjadikan  sebagai  pilihan  berpotensi mengakibatkan hilangnya  kesempatan  siswa  untuk mempelajari   sejarah  bangsa   sekaligus  menghilangkan  jati  diri   sebagai  bangsa   Indonesia. Penyederhanaan ini juga bertolak belakang dengan spirit Nawacita sebagaimana tertuang dalam poin kedelapan:  Melakukan  revolusi  karakter bangsa  melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan  secara  proporsional aspek  pendidikan,  seperti  pengajaran  sejarah  pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.”

 

Ikatan  Alumni Pendidikan  Sejarah  UPI  dan  seluruh  peserta  webinar  menyatakan  dan  menuntut beberapa hal sebagai berikut:

 

1.  Menolak  dengan tegas  reduksi mata  pelajaran  sejarah  sebagaimana tertuang  dalam  rancangan penyederhanaan kurikulum.

 

2.   Mendesak dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah: SMA/SMK/MA/MAK.

 

3.  Mendesak Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan RI melakukan evaluasi total  terhadap  proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan proses tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud sebagai badan resmi di bawah Kemdikbud sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

4.  Meminta  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  melibatkan  para pakar  pendidikan  dan pengembang kurikulum dari  lembaga pendidikan tenaga kependidikan  (LPTK), para  praktisi, asosiasi profesi, dan asosiasi program studi dalam proses penyederhanaan kurikulum.

 

Demikian  tuntutan ini kami  sampaikan.  Kami  berharap Bapak  Menteri berkenan  menindaklanjuti tuntutan ini.  Kami juga  mengajak  Bapak  Menteri mengingat  kembali  pesan  Bung Karno,  Bapak Bangsa kita, sekaligus merenungi pesan seorang filsuf Tiongkok, Confucius, di bawah ini.

 

“Never leave history! Inilah sejarah perjuangan, inilah sejarah history-mu. Peganglah teguh sejarahmu itu, never leave your own history! Peganglah yang telah kita miliki sekarang, yang adalah akumulasi dari pada hasil semua perjuangan kita di masa lampau. Jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan  berdiri  diatas vacuum, engkau  akan  berdiri di atas  kekosongan  dan  lantas engkau  menjadi bingung, dan akan berupa amuk, amuk belaka. Amuk, seperti kera kejepit di dalam gelap.” (Bung Karno)

 

 

“Pelajari masa lalu, jika engkau ingin mendifinisikan masa depan.” (Confucius) Atas perhatian Bapak Menteri, kami haturkan terima kasih.

 

IKATAN ALUMNI PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

 Ketua,

dto

 Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum.

Sekretaris, 

 dto

Najip Hendra SP, S.Pd.

Tembusan:

1.  Menteri Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2.   Ketua Komisi X DPR RI

3.  Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud

4.  Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia

5.  Ketua Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia

6.   Ketua Perkumpulan Program Studi Sejarah se-Indonesia

7.   Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia

Berkas terkait:

  1. Siaran Pers Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Pusat
  2. Rekomendasi Webinar II dan Tuntutan IKA Sejarah UPI
  3. Berkas JPG Poin 1&2
  4. Petisi Kembalikan Sejarah sebagai Mata Pelajaran Wajib

 Like & Follow: 

Join Our WAG: Konco Budaya
Join Our LINE Open Chat: Bukittinggi Culture, History, & Arts







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

29. Wisma Anggrek

-
Gambar
Wisma Anggrek berada di Jalan Panorama No. 16, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang. Bangunan ini dulu merupakan bagian dari asrama militer Sekolah Opsir Militer Divisi IX Banteng yang terkenal dengan nama Asrama Bukit Apit. Bangunan ini berturut-turut pernah menjadi Rumah Sakit Tentara (sebelum pindah ke Jl. Sudirman) dan rumah Danrem Wirabraja. Seka - rang bangunan ini dipakai sebagai rumah inap Kodim 0304/Agam. Bangunan di kom-pleks ini terdiri dari 3 unit bangu-nan yang berderet. Bangunan-bangu-nan tersebut meru-pakan bangunan tembok dengan atap dari genteng tanah untuk bangu-nan yang ada di sayap kiri dan tengah, sedangkan bangunan yang ada di sayap kanan menggunakan atap seng. Lantai dari keramik, jendela dan pintu terbuat dari bahan kayu.
Baca selengkapnya

13. Batu Kurai Limo Jorong

-
Gambar
  Batu Kurai Limo Jorong berada di Jalan Kurai, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Menurut cerita tutua  dari masyarakat setempat (disampaikan oleh Dt. Rangkayo dan Dt. Mangkudun) yang dimaksud dengan Batu Kurai Limo Jorong adalah tempat alas duduk bagi beberapa orang penghulu ketika duduk di kerapatan   untuk bermusyawarah. Pada masa dahulu sebelum kedatangan pengaruh asing (Non-Minangkabau) masyarakat Minangkabau telah memiliki peradaban yang maju dimana mereka memiliki sistem ketatanegaraan yang jauh melebihi bangsa Melayu lainnya. Sistem ketatanegaraan berbentuk federasi dari ratusan nagari yang otonom. Masing-masing nagari dipimpin oleh Kerapatan Penghulu (Concil of Elder) yang memiliki wewenang luas dan merupakan Majelis Tertinggi dimana perangkat kerajaan serta Raja Alam yang bertahta di Nagari Pagaruyuangpun tidak dapat melakukan interfensi.
Baca selengkapnya

Garis Waktu Bukittinggi

-
Gambar
    Tahun 1609 Nama Sumatera Barat untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1609 pada saat VOC membentuk Unit Pemerintahan untuk wilayah bagian barat pulau Sumatera dengan nama “ Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust “ (Kawasan Perdagangan Utama Pantai Barat Sumatera) Saiful Guci Catata: Sumatera Westkust sendiri berarti Pantai Barat Sumatera 22 Desember 1784 Hari Kamis tanggal 10 Shaffar 1199 Tuanku Nan Tuo - yang merupakan ulama yang sangat dihormati masa itu - mengeluarkan sebuah fatwa terkait perniagaan yang berlaku di Minangkabau. Fatwa tersebut dikeluarkan disaat ' Basapa '. Penerapan hukum atau penetapan aturan (Undang-Undang/ Qanun) baru dalam perniagaan di Minangkabau memberi dampak yang sangat besar pada Bukittinggi karena kegiatan perniagaan di bandar Darek tersebut menjadi kembali bergairah. Tanggal 10 Shaffar 1199 H ketika dikonvert ke penanggalan Gregorian menjadi 22 Desember 1784 yang berdasarkan Seminar Penetapan Hari Jadi Kota yang diselenggarakan pada tangga...
Baca selengkapnya