Siaran Pers MSI Terkait Penghapusan Mapel Sejarah

-

 


Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia 

Komplek Kemdikbud Gedung E Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Indonesia.  Tel/Fax. +62 21 5725035
Email: sekretariat@masyarakatsejarawan.or.id

 

 

 

Siaran Pers

Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia

Menanggapi Isu Penghapusan Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah

Nomor SP-001/IX/2020

 

Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) dengan penuh perhatian mengikuti wacana penyederhanaan kurikulum, yang antara lain menyebutkan bahwa mata pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  sudah memberikan  keterangan  resmi  bahwa  pemerintah  sama sekali tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum.

 

PP-MSI menyambut baik sikap Kemdikbud tapi juga memberikan apresiasi terhadap kritik dan  penolakan  yang sempat  berkembang,  karena  menunjukkan  perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa.

 

PP-MSI mendukung seruan para guru  sejarah  bahwa  pelajaran  sejarah  berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap  karya  para  pendahulu, memberikan  perspektif  dan ukuran untuk  menilai perjalanan bangsa. Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan.

 

Karena itu PP-MSI meminta agar:

 

1. Pelajaran sejarah tetap  dipertahankan sebagai pelajaran  wajib  di  sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa;

 

2.  Setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama;

 

3. Penyederhanaan   kurikulum     hendaknya   dilakukan     dengan    orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru.

 

 

 

Jakarta, 19 September 2020

 

Hilmar Farid, Ph.D

Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia

 

  

Narahubung:

Prof. Dr. Sri Margana (08123443205) Dr. Andi Achdian (081219914532)

Dr. Kusuma (08561143654)


Berkas terkait:

  1. Siaran Pers Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Pusat
  2. Rekomendasi Webinar II dan Tuntutan IKA Sejarah UPI
  3. Berkas JPG Poin 1&2
  4. Petisi Kembalikan Sejarah sebagai Mata Pelajaran Wajib

 Like & Follow: 

Join Our WAG: Konco Budaya
Join Our LINE Open Chat: Bukittinggi Culture, History, & Arts

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

29. Wisma Anggrek

-
Gambar
Wisma Anggrek berada di Jalan Panorama No. 16, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang. Bangunan ini dulu merupakan bagian dari asrama militer Sekolah Opsir Militer Divisi IX Banteng yang terkenal dengan nama Asrama Bukit Apit. Bangunan ini berturut-turut pernah menjadi Rumah Sakit Tentara (sebelum pindah ke Jl. Sudirman) dan rumah Danrem Wirabraja. Seka - rang bangunan ini dipakai sebagai rumah inap Kodim 0304/Agam. Bangunan di kom-pleks ini terdiri dari 3 unit bangu-nan yang berderet. Bangunan-bangu-nan tersebut meru-pakan bangunan tembok dengan atap dari genteng tanah untuk bangu-nan yang ada di sayap kiri dan tengah, sedangkan bangunan yang ada di sayap kanan menggunakan atap seng. Lantai dari keramik, jendela dan pintu terbuat dari bahan kayu.
Baca selengkapnya

13. Batu Kurai Limo Jorong

-
Gambar
  Batu Kurai Limo Jorong berada di Jalan Kurai, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Menurut cerita tutua  dari masyarakat setempat (disampaikan oleh Dt. Rangkayo dan Dt. Mangkudun) yang dimaksud dengan Batu Kurai Limo Jorong adalah tempat alas duduk bagi beberapa orang penghulu ketika duduk di kerapatan   untuk bermusyawarah. Pada masa dahulu sebelum kedatangan pengaruh asing (Non-Minangkabau) masyarakat Minangkabau telah memiliki peradaban yang maju dimana mereka memiliki sistem ketatanegaraan yang jauh melebihi bangsa Melayu lainnya. Sistem ketatanegaraan berbentuk federasi dari ratusan nagari yang otonom. Masing-masing nagari dipimpin oleh Kerapatan Penghulu (Concil of Elder) yang memiliki wewenang luas dan merupakan Majelis Tertinggi dimana perangkat kerajaan serta Raja Alam yang bertahta di Nagari Pagaruyuangpun tidak dapat melakukan interfensi.
Baca selengkapnya

Garis Waktu Bukittinggi

-
Gambar
    Tahun 1609 Nama Sumatera Barat untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1609 pada saat VOC membentuk Unit Pemerintahan untuk wilayah bagian barat pulau Sumatera dengan nama “ Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust “ (Kawasan Perdagangan Utama Pantai Barat Sumatera) Saiful Guci Catata: Sumatera Westkust sendiri berarti Pantai Barat Sumatera 22 Desember 1784 Hari Kamis tanggal 10 Shaffar 1199 Tuanku Nan Tuo - yang merupakan ulama yang sangat dihormati masa itu - mengeluarkan sebuah fatwa terkait perniagaan yang berlaku di Minangkabau. Fatwa tersebut dikeluarkan disaat ' Basapa '. Penerapan hukum atau penetapan aturan (Undang-Undang/ Qanun) baru dalam perniagaan di Minangkabau memberi dampak yang sangat besar pada Bukittinggi karena kegiatan perniagaan di bandar Darek tersebut menjadi kembali bergairah. Tanggal 10 Shaffar 1199 H ketika dikonvert ke penanggalan Gregorian menjadi 22 Desember 1784 yang berdasarkan Seminar Penetapan Hari Jadi Kota yang diselenggarakan pada tangga...
Baca selengkapnya